HEADLINE :
Fraksi PPP DPRD Banyuwangi Dorong Pemda untuk Cover Universal Health Coverage (UHC) sebelum Pengesahan APBD 2024

 

Banyuwangi, 24 November 2023 - Sebelum Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, Fraksi PPP DPRD Banyuwangi mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencakup Universal Health Coverage (UHC) dalam kesepakatan bersama antara dewan dan eksekutif.

UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan akses adil terhadap pelayanan kesehatan bagi setiap warga. Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi, Haji Basir Khadim, S.Ag., mengungkapkan pernyataan ini kepada media pada Rabu (22/11/2023). Menurutnya, sekitar 73 persen dari 1,7 juta penduduk Banyuwangi sudah mengikuti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam upaya mencakup 98 persen warga dalam program UHC, diperlukan dana sekitar Rp 100 miliar. Basir mengusulkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) sekitar Rp 30 miliar dan dana jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) sebesar Rp 15 miliar, namun masih kurang Rp 70 miliar.

Basir menyebut kekurangan ini dapat diatasi dengan memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Tahun 2024 sebesar Rp 25 miliar. Dengan demikian, total dana yang dapat dialokasikan untuk membayar iuran BPJS masyarakat Banyuwangi mencapai Rp 80 miliar.

"Saat ini, Silpa di Banyuwangi rata-rata di atas Rp 200 miliar. Oleh karena itu, sebelum pengesahan APBD Tahun 2024, diperlukan kesepakatan antara DPRD dan eksekutif untuk memastikan keberadaan UHC di Banyuwangi," pungkas Haji Basir Khadim.